Melihat Dinamika Multikultural Indonesia Dalam Ruang Sastra

Oleh: Aprilia Tri Wahyu N.

Buku ini berusaha membedah dan menelisik permasalahan ke-Indonesian yang berfokus pada konstruksi identitas dan praktik diskursif negara ternarasikan dalam sebuah karya sastra. Taufiq memberikan ulasan-ulasan dan penjelasan melalui kajian teks sastra berupa novel yang memuat wacana multikultural dari tahun 1920-an hingga 2000-an. Diantara novel-novel Multikultural Indonesia seperti, Burung-burung Rantau karya Mangunwijaya, Student Hijo karya Kartodikromo, Salah Asuhan karya Moeis, Laskar Pelangi karya Hirata, Bumi Manusia karya Pram, Maut dan Cinta karya Lubis, Merantau ke Deli karya Hamka, Dimsum Terakhir karya Clara Ng, dan Putri Cina karya Sidhunata, Tanah Air Beta karya S. Khairil.

Novel-novel itu dipilih Taufiq karena berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia pada era tersebut. Selain itu, dia juga berusaha membedah persoalan identitas etnik dan agama yang tergambarkan pada masyarakat Indonesia. Sebagian besar isi bukunya mengungkapkan fenomena multikultural dalam konteks etnik dan agama dikarenakan msyarakat Indonesia sendiri lebih terbuka dengan adanya istilah atau orang-orang yang berkulit/ras lain yang berbeda. Namun, hal itu akan jelas berbeda jika menyangkut persoalan etnik dan agama yang membuka identitas seseorang karena negara memiliki aturan yang tegas pada kaum minoritas.

Kata Multikultural sendiri tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Ia sangat erat kaitannya dengan identitas masyarakat karena berkaitan dalam merefleksikan posisi manusia dan kapasitasnya sebagai subjek individual dan atau kelompok kultural ditengah arus kebudayaan yang terus bergerak. Lantas, bagaimana melihat multikultural sebagai sebuah identitas Indonesia? Sebelum sampai pada pemahaman itu, buku ini membawa pembaca bahwasanya penting untuk melihat wacana-wacana yang digulirkan oleh identitas. Pada hakikatnya, identitas membangun komitmennya pada nilai dan disaat yang bersamaan menetapkan batas-batas sosial, politik, dan budaya. Oleh karenanya, identitas dalam buku ini harus dilihat secara horisontal dan vertikal dengan memihak keduanya.

“Secara horisontal, wacana identitas penting untuk ditempatkan sebagai sisi yang egaliter, terbuka, dan membuka peluang untuk tumbuhnya sikap saling menghargai. Secara vertikal, diharapkan adanya perspektif yang memadai dalam memahami persoalan identitas itu dalam kapasitas dan relasinya dengan negara.” (hal.67)

Multikultur juga kaitannya dengan aturan negara, bahwa semacam itu diatur oleh negara hingga disahkan melalui undang-undang. Lalu, bab yang menarik dalam melihat keterkaitan diantanya mengenai negara, etnisitas, dan keindonesian sebagai kritik wacana kesatuan,

“Konteks wacana keindonesian dalam hal ini, baik dalam kapasitasnya sebagai bangsa, maupun dalam kapasitasnya sebagai institusi yang menegara. Etnisitas dalam konteks itu memberikan nalar logis bagi konstruksi keterhubungan dengan keindonesian baik dalam kapasitasnya sebagai negara, maupun sebagai institusi yang menegara tadi. Etnisitas tidak diposisikan sebagai bagian lain, atau dialienasikan dalam konteks wacana bangsa dan negara tadi. Ia menjadi bagian integral bagi kekuatan keindonesian dan menopang seutuhnya eksistensi bangsa dan institusi yang menegara tersebut.” (hal. 136)

Penulis mampu menyuguhkannya secara apik, menggabungkan dan membedahnya melalui konstruksi identitas yang dibangun negara. Buku ini juga tersistematika dengan baik karena pada setiap babnya disusun secara terstruktur yang membuat pembaca mudah mengikuti alur berpikir dari penulis. Sehingga, buku ini cocok dan memang ditujukan bagi mahasiswa terutama mereka yang menggeluti sastra dan ilmu sosial lainnya karena berkaitan dengan sastra serta fenomena multikultural dalam konteks etnik dan agama.

Akhmad Taufiq yang saat ini menjadi pengajar Program Studi (Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia) PBSI di Universitas Jember juga merangkai bukunya dengan telaah-telaah yang sangat kritis. Bahkan diakhir tulisannya, ia merekomendasikan praktik diskursif negara idealnya harus didorong agar mampu menciptakan kebijakan (regulasi) yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar nilai multikultural, seperti nilai toleransi, moderasi, inklusivitas, solidaritas, dan kesetaraan dalam praktik pembangunan bangsa.

Read More

Leave a Reply

*

%d blogger menyukai ini: