Jimly Ashiddiqie

Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H., lahir di Palembang, 17 April, 1956, menamatkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 1982. Namun, beliau telah dipercaya menjadi staf pengajar (asisten dosen) sejak tahun 1981. Beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara pada tahun 1998. Beliau mengikuti program ‘doctor by research’ di Universitas Indonesia, dengan dukungan program kerja sama riset Indonesia-Belanda di Van Vollenhoven Instituut, dan Rechtsfaculteit, Universiteit Leiden dan menyelesaikan disertasi pada tahun 1991.

Pada tahun 1993-1998, Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. diangkat menjadi Staf Ahli/Sekretaris Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro, dan pada tahun 1998-1999 menjadi Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dan Anggota MPR-RI Utusan Golongan (1998-1999), dan Ketua Tim Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani (1998-1999) yang membentuk Tim Panel bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H. MCL (yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung) untuk mempersiapkan kajian mengenai rencana Perubahan UUD 1945 dan Gagasan Pemilihan Presiden Secara Langsung oleh Rakyat (1998). Pernah juga diangkat menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Suwandi (2001-2002), Penasihat Ahli Badan Pekerja MPR dan Sekretariat Jenderal MPR-RI (2001-2003). Pada tahun 2009-2010, beliau dipercaya menjadi Anggota WANTIMPRES Bidang Hukum dan Ketata negaraan, dan sejak 2009 aktif pula sebagai Penasihat KOMNASHAM dan sekarang menjadi Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2013-2017). Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (2012-2017) dan Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI, 2015-2020).

Sebagai Ketua Tim Nasional Reformasi Bidang Hukum pada tahun 1998-1999 dan kemudian menjadi anggota Tim Ahli BP-MPR dalam rangka agenda Perubahan UUD, beliau aktif memberikan masukan dalam rangka Perubahan UUD 1945. Salah satunya mengenai Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan gagasan peradilan konstitusi ini, beliau pernah diundang oleh Pemerintah Perancis berkunjung ke ‘Conseil Constitutionnel’ di Paris dan kemudian berkunjung Mahkamah Konstitusi pertama di dunia, yaitu di Vienna, Austria (2002). Dalam pembahasan ide pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi ketika Prof. Jimly Asshiddiqie menjadi pembicara di forum, sering anggota BP-MPR bercanda menyebut beliau sebagai ketua mahkamah konstitusi. Untuk mempersiapkan pembentukan MK, beliau juga aktif menjadi Penasihat Ahli pemerintah dan sekaligus menjadi Tim Ahli DPR dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang Mahkamah Konstitusi. Karena keterlibatan beliau yang sangat intensif, beliau kemudian benar-benar dipercaya menjadi nakhoda pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003-2008. Ketika tugas beliau selesai pada tahun 2008, Mahkamah Konstitusi telah berdiri dengan kokoh menjadi lembaga kebanggaan segenap warga bangsa dan menjadi salah satu ‘icon’ keberhasilan reformasi.

Sekarang, setelah dipercaya menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beliau kembali menggagas dan sekaligus mempraktikkan ide beliau tentang Peradilan Etika. DKPP beliau rancang dan konstruksikan sebagai lembaga Pengadilan Etika pertama di Indonesia, dan bahkan di dunia. Idenya masih kontroversial, tetapi beliau terus sosialisasikan untuk meyakinkan orang tentang pentingnya ‘constitutional ethics’ di samping ‘constitutional law’, dan pentingnya ‘rule of ethics’ untuk melengkapi kekurangan ‘rule of law’. ‘Rule of law’ mencakup pengertian ‘code of law’ dan ‘court of law’, sedangkan dalam ‘rule of ethics’, pengertian tentang ‘code of ethics’ juga harus dilengkapi dengan ‘court of ethics’. Gagasannya ini beliau tuliskan dalam buku “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu” (2012), dan buku “Peradilan Etik dan Etika Konstitusi” (2014). Beliau terus bekerja dan berpikir sambil membagi pemikiran beliau melalui buku.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. juga aktif dalam pelbagai organisasi kemasyarakatan. Sekarang beliau menjabat Ketua Umum Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Pusat, Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Ketua Dewan Pembina Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPI Al-Azhar) yang membina sekolah-sekolah al-Azhar di seluruh Indonesia, dan banyak lagi organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Berkat kerja keras dan dedikasi beliau berbagai penghargaan pun beliau raih. Di antara penghargaan adalah Bintang Maha Putera Adi Pradana (2009), Bintang Maha Putera Utama (1999), Man of the Year Harian Republika, 2007, Man of the Year Majalah Globe-Asia, 2008, Metro-TV Award, News Maker 2008, Tokoh Politik 2009, serta Harian JAKARTA, 2009, MIPI-Award (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), 2009. Beberapa di antara buku-buku yang beliau tulis juga mendapatkan penghargaan, seperti dari Universitas Indonesia pada selama beberapa tahun berturut-turut sejak 2007 sampai sekarang.

Di tengah kesibukan, beliau terus berkarya dan dengan buki ini, beliau telah menerbitkan lebih dari 60-an buku, di antara adalah Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (1994), Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (1996), Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi (1997), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (2004), Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2005), Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara (2005), Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi (2006), Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,(2005), Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (2006), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (2006), Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (2008), The Constitution of Indonesia: A Comprehensive Overview (2008), Menuju Negara Hukum yang Demokratis (2008), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (2009), Hans Kelsen tentang Hukum (2012), Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945 (2009), Konstitusi Ekonomi (2010), Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu (2013), Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (2014), Konstitusi Bernegara (2016), Konstitusi Sosial (2016), dan masih banyak lagi yang lain.

  • Posted by admin
  • on November 11, 2012
  • 0 Comment
Read More

Leave a Reply

*

%d blogger menyukai ini: