Inventarisasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Karya Anna Triningsih, dkk

Kategori: perundangan-undangan » Setara Press | 720 Kali Dilihat
Inventarisasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Karya Anna Triningsih, dkk Reviewed by Miri Pariyas on . This Is Article About Inventarisasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Karya Anna Triningsih, dkk

Judul: Inventarisasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis: Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, dan Rifai Ukuran: 15,5 x 23 cm Halaman:  134 Halaman ISBN: 978-634-7099-08-2 Harga: Rp79.000 Penerbit: Setara Press (Setara Press adalah Lini Penerbit Intrans Publishing) Kategori: Perundang-undangan   Buku ini membahas secara mendalam peran strategis MK… Selengkapnya »

Rating: 1.0
Harga:Rp 79.000

Order via SMS

+62 852-8403-8688

Format SMS : ORDER#NAMA PRODUK#JUMLAH
Pemesanan Juga dapat melalui :
SKU :
Stok Tersedia
Kg
11-06-2025
Detail Produk "Inventarisasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Karya Anna Triningsih, dkk"

Judul: Inventarisasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penulis: Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, dan Rifai

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Halaman:  134 Halaman

ISBN: 978-634-7099-08-2

Harga: Rp79.000

Penerbit: Setara Press (Setara Press adalah Lini Penerbit Intrans Publishing)

Kategori: Perundang-undangan

 

Buku ini membahas secara mendalam peran strategis MK dalam menjaga harmoni tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Inventarisasi dan analisis putusan-putusan penting MK yang menyentuh isu desentralisasi, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta konflik hukum yang kerap muncul, dibahas lengkap dalam buku ini. Dengan penyajian yang sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, para pemangku kepentingan di pemerintahan daerah, serta masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh korelasi putusan MK terhadap pemerintahan daerah.

 
Hubungi kami