Korupsi Internasional: Kekuasaan, Pembajakan Negara, dan Hukum Internasional

Kategori: Coming Soon » Hukum » Setara Press | 10 Kali Dilihat
Korupsi Internasional: Kekuasaan, Pembajakan Negara, dan Hukum Internasional Reviewed by nida on . This Is Article About Korupsi Internasional: Kekuasaan, Pembajakan Negara, dan Hukum Internasional

Judul: Korupsi Internasional: Kekuasaan, Pembajakan Negara, dan Hukum Internasional Penulis: Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. Ukuran: 15,5 x 23 cm Halaman: 306 Halaman Harga: Rp122.000 ISBN: dalam proses Penerbit: Setera Press (Lini Penerbit Intrans Publishing) Kategori: Hukum Tahun Terbit: 2026 Selama ini, korupsi kerap dipandang semata-mata sebagai kejahatan… Selengkapnya »

Rating: 1.0
Harga:Rp 122.000

Order via SMS

+62 852-8403-8688

Format SMS : ORDER#NAMA PRODUK#JUMLAH
Pemesanan Juga dapat melalui :
SKU :
Stok Tersedia
Kg
13-11-2026
Detail Produk "Korupsi Internasional: Kekuasaan, Pembajakan Negara, dan Hukum Internasional"
Judul: Korupsi Internasional: Kekuasaan, Pembajakan Negara, dan Hukum Internasional

Penulis: Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Halaman: 306 Halaman

Harga: Rp122.000

ISBN: dalam proses

Penerbit: Setera Press (Lini Penerbit Intrans Publishing)

Kategori: Hukum

Tahun Terbit: 2026

Selama ini, korupsi kerap dipandang semata-mata sebagai kejahatan domestik yang diukur dari besaran angka kerugian keuangan negara. Namun, di tengah arus globalisasi dan jaringan kekuasaan lintas batas, korupsi telah berevolusi menjadi kejahatan sistemik yang jauh lebih kompleks. Ketika penyalahgunaan kekuasaan tidak lagi hanya dilakukan oleh individu di tingkat hilir (grand corruption), melainkan merasuk ke hulu proses pembentukan hukum, regulasi, dan institusi publik demi menguntungkan segelintir elite maupun korporasi, terjadilah apa yang disebut sebagai pembajakan negara (state capture corruption).

Buku ini mengajak pembaca meninjau ulang batas konseptual antara tindak pidana korupsi konvensional dan kejahatan internasional. Melalui pendekatan politik ekonomi hukum, penulis mengurai bagaimana praktik state capture—seperti pada penguasaan sumber daya alam dan sektor strategis—tidak hanya menggerogoti kas negara, tetapi juga memicu kerusakan ekologis, pemiskinan struktural, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis yang beririsan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dalam kerangka Statuta Roma 1998..

 

 
Hubungi kami