Rekonstruksi Penuntutan Satu Atap: Berdasarkan Asas Dominus Litis

Kategori: Coming Soon » Hukum » Setara Press | 14 Kali Dilihat
Rekonstruksi Penuntutan Satu Atap: Berdasarkan Asas Dominus Litis Reviewed by nida on . This Is Article About Rekonstruksi Penuntutan Satu Atap: Berdasarkan Asas Dominus Litis

Judul: Rekonstruksi Penuntutan Satu Atap: Berdasarkan Asas Dominus Litis Penulis: Dr. Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H. Ukuran: 15,3 x 23 cm Halaman: 372 Halaman Harga: Rp142.000 ISBN: dalam proses Penerbit: Setara Press (Lini Penerbit Intrans Publishing) Kategori: Hukum   Di tengah kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, kewenangan penuntutan terbelah di… Selengkapnya »

Rating: 1.0
Harga:Rp 142.000

Order via SMS

+62 852-8403-8688

Format SMS : ORDER#NAMA PRODUK#JUMLAH
Pemesanan Juga dapat melalui :
SKU :
Stok Tersedia
Kg
16-11-2026
Detail Produk "Rekonstruksi Penuntutan Satu Atap: Berdasarkan Asas Dominus Litis"

Judul: Rekonstruksi Penuntutan Satu Atap: Berdasarkan Asas Dominus Litis

Penulis: Dr. Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H.

Ukuran: 15,3 x 23 cm

Halaman: 372 Halaman

Harga: Rp142.000

ISBN: dalam proses

Penerbit: Setara Press (Lini Penerbit Intrans Publishing)

Kategori: Hukum

 

Di tengah kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, kewenangan penuntutan terbelah di antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Oditurat Militer. Tumpang tindih ini kerap memicu disparitas, ego kelembagaan, serta ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.

Melalui analisis mendalam, buku ini mengurai bagaimana asas dominus litis dan sistem penuntutan tunggal (single prosecution system) seharusnya menjadi fondaisi utama. Selain itu, buku ini juga merajut rekam jejak sejarah serta perbandingan internasional untuk menegaskan kembali posisi Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Karya monumental ini menghadirkan cetak biru rekonstruksi sistem penuntutan satu atap demi mewujudkan keadilan hukum yang terpadu. Sebuah bacaan wajib bagi para praktisi, akademisi, dan penegak hukum yang merindukan pembaharuan tata kelola peradilan pidana di Indonesia

 

 
Hubungi kami